Wednesday, 5 October 2011

Peranan Ilmu Politik Dalam Memantapkan Kesatuan Bangsa Dan Politik Indonesia


A.    MAKHLUK SOSIAL
Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang filsuf bahwa ZOON POLITICON adalah menyatakan bahwa manusia itu adakah makhluk social yang tidak bias lepas dari yang namanya hidup bersama dan salaing ketergantungansatu sama lain.Sebenarnya Bangsa Indonesia sudah berpolitik jauh sebelum dibentuknya negara-bangsa (nation state) yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari dahulu pada masa nenek moyang kita, sebenarnya mereka telah melakukan hal-hal poliitik,namun tidak dalam konotasi dan konteks modern melainkan dalam bentuk tradisional dan konteks kerajaan seperti, pada masa kerajaan majapahit,dan kerajaan lainnya serta pada zaman penjajahan belanda,hanya saja pada masa penjajahan belanda kita dibutakan akan pilitik dan dijauhkan dari segala macam bentuk model belajar agar kita tidak memberontak kepada mereka.
Lahirnya Boedi Oetomo yang pada saat itu hingga sekarang dampaknya sangat terasa,walaupun organisasi tersebut tidak berbau politik melainkan berbau social-cultural,namun melihat para pakar-pakar yang mendirikan organisasi tersebut bukanlah sebenarnya orang-orang politik,mereka tidak sekolah politik dan memang pada waktu itu semenjak pemerintah colonial mentabukan yang namanya belajar bagi kaum pribumi,hanya sedikit yang bias menuntut ilmu dan memperjuangkan haknya.namun tidak lepas dari itu semua,mereka dapat melahirkan ide-ide politik yang hingga saat ini masih dapat kita aplikasikan ke dalam pemerintahan Indonesia.
Berbagai peristiwa politik yang diilhami oleh falsafah dan pemikiran politik pada akhir abad ke-19 hingga sekitar tahun 1930 sangat mempengaruhi proses perjuangan politik di Indonesia setelah munculnya Budi Utomo. Secara singkat, para tokoh perintis kemerdekaan Indonesia, walaupun menghadapi tantangan dan ancaman yang berat dari pemerintah kolonial saat itu, telah berani dan mampu mengidentifikasikan diri sebagai tokoh politik, walaupun pribadi mereka masing-masing bukanlah sarjan-sarjan atau ahli-ahli ilmu politik. Namun ini tidak berarti mereka tidak acuh terhadap ide-ide politik yang berkembang di Asia, Timur Tengah, dan Eropa waktu itu, karena secara terbuka maupun terselubung, melalui buku, majalah, radio, dan berhubungan langsung dengan orang asing, ataupun melawat ke luar negeri mereka berkomunikasi dengan ide-ide itu dalam rangka memperkokoh pola pikir politik dan memperkaya pengetahuan politik mereka demi memperjuangkan kemerdekaan.
Segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar menjadi Negara merdeka telah melalui banyak rintangan dan hingga mencapai titik kumulasinya yang mencapai puncak klimaks untuk mendapatkan proklamasi bagi Negara Indonesia,hal itu telah tercapai hingga saat ini yang kita rasakan,perjuangan para pahlawan dan para pendiri-pendiri bangsa kita yang melahirkan Negara kesatuan republik Indonesia.

B.     MENCARI FORMAT ILMU POLITIK
Ilmu politik dan ilmu revolusi pada masa 1945-1949 memang tidak terasa peranannya.ini dikarenakan bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya dari serangan-serangan bangsa colonial belanda sehingga peranannya tidak kelihatan,namun disaat genting dan mendesak seperti itulah justru lahirlah dasar Negara kita dan falsafah Negara Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara harus mengandung falsafah dan pandangan hidup khas bangsa Indonesia, yang mampu mempersatukan semua pandangan dan aliran hidup bangsa. Dari fungsi terpokok sebagai dasar negara ini kemudian lahir fungsi-fungsi Pancasila yang lain seperti: sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, perjanjian luhur rakyat Indonesia.
Satu hal yang pantas kita catat dalam masa revolusi fisik ialah upaya institusionalisasi dari pemikiran-pemikiran politik secara akademis dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Beberapa lembaga pendidikan didirikan. Salah satu diantaranya adalah AIP (Akademi Ilmu Politik) yang didirikan tahun 1948, yang semula dimaksudkan untuk mendidik dan melatih mereka yang telah menjadi pegawai pada Kementrian Dalam Negeri.
Peranan ilmu politik dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa akan bergantung kepada 2 faktor utama yaitu :
-faktor internal antara lain adalah kondisi internal institusi-institusi dan para sarjana /ahli ilmu politik yang membinanya ;sejauh mana ada kebebasan dalam pembianaan ilmu politik;bagaimana persepsi para sarjana ahli ilmu politk dalam membinanya ; sejauh mana ada kebebasan dalam pembinaan ilmu politik;bagaimana persepsi pembianaan ilmu politik dalam konteks nasional dan iternasional.
-faktor eksternal antara lain adlah :kondisi keamanan dan politik nasional Negara ;kebijakan nasional di bidang pendidikan terutama dengan yang bertalian dengan perguruan tinggi;bagaimana persepsi pemerintah dan pejabat-pejabatnya terhadap institusi-institusi dan para sarjana ahli ilmu politik.
Resultan peran ilmu politik akan banyak bergantung kepada bagaimana interaksi antara factor internal dan eksternal.
 Sebagaimana diuraikan di atas, institusi-institusi pertama yang membina ilmu politik baru lahir sekitar tahun 50-an, berarti sekitar pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Antara tahun-tahun 1950-1959, dimana sejak tahun 1950 berlaku UUDS yang menganut sistem parlementer dan bepijak pada landasan pemikiran demokrasi liberal yang mengutamakan kebebasan individu dan kemudian labih kita kenal dengan masa “demokrasi liberal”. Semenjak dicanangkannya Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol, dan seiring mulai berlakunya “demokrasi terpimpin”, pengaruh-pengaruh ajaran marxisme-leninisme/komunisme yang disebarkan oleh PKI mulai meracuni kehidupan nasional. Proses Nasakomisasi yang semula dimaksudkan untuk mempersatukan seluruh potensi revolusioner bangsa, berakibat sebaliknya. Ia merupakan bumerang yang bebalik membabat leher pelemparnya. Fragmentasi secara nasional terjadi. Kulminasinya dalah Pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965.
Perwujudan digapainya afiliasi yang pertama kali antara para sarjana sipil dan para perwira abri secara melembaga.mulai tahun 1960 diadakan kerja sama di satu pihak antara UGM dan sekolah staf  dan komando TNI-AD bandung,sedang di lain pihak  antara UI  dalam fakultas ekonomi dengan seskoad pula.

C.     PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN
Sejak tahun 1966 hingga 1984 telah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia,baik itu dalam gerakan mempertahankan Indonesia di bidang pertahanan maupun dibidang pilitk yang mempengaruhi sedikt banyaknya tentang pergolakan yang terjadi pada saat itu..
Pemberontakan G 30S/PKI yang nyaris membawa negara dan bangsa kepada kehancuran dapat dipadamkan berkat kerja sama yang baik antara ABRI dan rakyat termasuk para pemuda. Pemberontakan yang ditimbulkan oleh golongan komunis lebih berbahaya.
Ditinjau dari segi Ontologis ,ilmu mendasarkan diri kepada kenyataan sedang moral berdasarkan premis-premis yang bersifat seharusnya .namun diantara keduanya tidak terlalu dipertentangkan karna ilmu dapat pula merupakan sarana untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai sollen.ktrkaitan antara aspek ontologo,aspek epistemology dan aspek aksiologibegitu erat.pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangssa Indonesia,karena secara ontologism pancasila sudah merupakan pilihan dan merupakan janji luhur bangsa,pancasilapun harus menjadi landasan falsafah ilmu dan moral ilmu kita.
Dalam literature kita jumpai sikap einsten dan kelompoknya pada tanggal 2 agustus 1939 menulis sepucuk surat ke presiden Roosevelt,yang menginformasikan bahwa nazi jerman sedang mengembangkan model bom pemusnahyakni bom atom.dalal surat itu ia merasa memiliki rasa tanggung jawab moral yang sangat berat untuk menulis “merupakankewajiban saya untuk memberitahukan kepada anda dan fakta-fakta,dan merekomendasikan untuk membuat bom atom “.sikap dengan jiwa dan motif yang berbeda telah ditunjukkan pula oleh kaukus ilmu politik baru ( caucus for a new political science atau CPNS . Kaukus ini dibentuk dibentuk pada tahun 1967.
Dalam kondisi dimana dewasa ini kita sedang menyiapkan diri menuju tahap tinggal landas 10 tahun mendatang ( waktu mana tidaklah lama),dan dimana terdapat mulai gairah akan perkembangan ilmu politik adalah tepet untuk mempertemukan dan membentuk wadah persatuan antara para ilmuwan dan ahli ilmu politik.bentuknya dpat berupa asosiasi.
Tujuan asosiasi antara lain adalah untuk wadah persatuan sarjana ilmu politik dan ahli ilmu politik yang sehari-hari ditugasi untuk membina ilmu politik;dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu politik baik dalam bidang pendidikan maupun di bidang riset.jelas bahwa pada umumnya organisasi itu mewadahi sarjana-sarjana dari disiplin ilmu tertentu,dan bukan wadah pengembangan ilmu.asosiasi dapat menyempitkan atau meluaskan keanggotaannya sesuai dengan musyawarah dan mufakat nanti.
Dengan berdirinya berbagai asosiasi politik dari berbagai organisasi maupun perguruan tinggi diharapkan pemikiran-pemikiran politik, pendidikan  dan pembudayaan politik di Indonesia dapat lebih dikembangkan , dan rakyat kita terutama yang berdada did daerah pedesaan , dapat memetik manfaatnya.

No comments:

Post a Comment

Post a Comment